Seminar dan Pembentukan Kepengurusan Forum Masyarakat Peduli Sumatera Utara,
 Hadir untuk Mengevaluasi Kinerja Pempropsu.

Medan (DOL)- Seminar Forum Masyarakat Peduli Sumatera Utara (Formad-Sumut) dilaksanakan di ) Medan Club, Kamis (5/3). 

Forum yang digagas delapan etnis di Sumut ini hadir untuk mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hadir dalam Seminar tersebut sejumlah tokoh di antaranya mantan Wali Kota Medan H Bachtiar Jafar, S Sihotang, Yusniar Gea, Roy Ginting, Azumi Sitorus, P Hutagalung, Subandi, Pahala Napitupulu dan lainnya.
Acara diadakan sekalian Pembentukan kepengurusan Formad Sumut dan pengukuhan,dan seminar  dengan tema “Mengevaluasi Kinerja Pemprovsu”.

Sejumlah tokoh dari berbagai etnis dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut menjadi narasumber. 

Mereka menyajikan materi evaluasi secara transparansi menurut data yang mereka peroleh.

“Hasil yang didapat dalam dialog, akan disampaikan ke DPRD Sumut. Bila perlu rekomendasi ke lembaga hukum juga dilakukan. Kemudian rekomendasi itu kita kawal,” sebut Subandi, Ketua Panitia Seminar Formad Sumut.

Menurut Subandi, dengan evaluasi secara obyektif nanti diharapkan bisa dicarikan solusi yang terbaik untuk meningkatkan kinerja Pemprovsu. “Ini semua harapan kita yang lahir dan tinggal di Sumut ini,” sebutnya.

P Hutagalung dari ICW Medan menambahkan, sebenarnya banyak hal tentang Pemprovsu yang bisa dievaluasi mulai dari penggunaan anggaran hingga pendapatan asli daerah (PAD). PAD misalnya, dalam tiga tahun terakhir stagnan. Padahal, pertumbuhan ekonomi Sumut meningkat.

“DKI Jakarta saja dipegang Jokowi-Ahok dalam dua tahun, PAD nya meningkat drastis. Ada apa sebenarnya yang terjadi di daerah kita. Kalau untuk APBD kita tahu pergerakannya kemana. Tapi, kalau soal pendapatan yang bocor, kita sulit mengendusnya,” sebut P Hutagalung.

Sementara Bachtiar Jafar menyatakan, forum ini lahir dari latarbelakang berbagai persoalan yang banyak didengar dan dirasakan masyarakat. Berbagai persoalan di berbagai media terkait kinerja Pemprovsu di antaranya soal Bansos, pemilihan Sekda, utang dan PAD yang tidak maksimal.

“Akan tetapi, perlu dilihat apakah persoalan itu terjadi atas dasar itikad baik demi kepentingan masyarakat, sesuai undang-undang serta norma masyarakat atau hanya sekadar untuk kepentingan pribadi dan golongan,” ucapnya mengakhiri.

Adapun Rekomendasi Hasil Dialog Antar Etnis Sumut yg diselenggarkan kemarin adalah;

- A.FORMAD-SUMUT Meminta Kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban moral karena :

1.     Selama memimpin di Sumut tidak bisa memberikan pembangunan yang merata dan berkeadilan

2.    Selama menjadi Gubernur Sumut telah mengabaikan etika, moral, budaya dan kearifan local yang ada di Sumut

3.    Selama menjadi Gubernur Sumut tidak bisa menjalankan pemerintahan dan birokrasi yang bersih

4.    Selama menjadi Gubernur Sumut tidak mampu melepaskan kepentingan politik dalam menyusun APBD dan menyelesaikan permasalahan di Bank Sumut

5.    Selama menjadi Gubernur Sumut tidak berpihak kepada buruh dalam menetapkan UMR di Sumut

6.    Selama menjadi Gubernur Sumut tidak punya etiket baik dalam menyelesaikan konflik tanah di Sumut dan terkesan membiarkan tanpa mau menjembatani dengan pemerintah pusat dalam menyeleaikan kasus-kasus tanah tersebut

7.    Selama menjadi Gubernur Sumut menutup peluang investasi kepada investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan di Sumut

B. FORMAD-SUMUT Meminta Kepada DPRD Sumatera Utara untuk segera melakukan Hak Interpelasi guna meminta pertanggungjawaban  Gubernur Sumut atas segala permasalahan yang muncul di Sumut

C. FORMAD-SUMUT Meminta Kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Agung dan KPK untuk melakukan penyelidikan atas temuan BPK terhadap LKPJ APBD tahun 2013 Propinsi Sumatera Utara

D. FORMAD-SUMUT Meminta kepada semua elemen masyarakat di Sumut untuk melakukan gerakan bersama Aksi Massa ke  DPRD dan Kejaksaan Tinggi Sumut.

KEPENGURUSAN FORMAD- SUMUT

1.       PRESEDIUM ETNIS MELAYU                         : DATUK H. M. SUBANDI, BSc

2.       PRESEDIUM ETNIS MANDAILING                 : H. KAMALUDDIN LUBIS, SH

3.       PRESEDIUM ETNIS BATAK                            : Drs. PAHALA NAPITUPULU

4.       PRESEDIUM ETNIS JAWA                              : DR. H. KASIM SIO, MSi

5.       PRESEDIUM ETNIS KARO                              : Drs.H. SERTA GINTING

6.       PRESEDIUM ETNIS NIAS                                : ALI YUSRAN GEA, SH. M.Kn

7.       PRESEDIUM ETNIS PAK PAK                        : Drs. S.I.S. SIHOTANG, MS.i

8.       PRESEDIUM ETNIS SIMALUNGUN               : DR. ERON DAMANIK

 KETUA HARIAN                                                : ROY FACHRABY GINTING, SH. M.Kn.

SEKRETARIS UMUM                                       : TUMPAL PANGGABEAN. MA

BENDAHARA UMUM                                       : DATUQ ADIL ABRAHAM, SE

KOORDINATOR AKSI                                      : 1. Drs. PAHALA NAPITUPULU

                                                                               2. SRI RAHAYU

                                                                               3. MINGGU SARAGIH

                                                                               4. JULIANUS SEMBIRING

                                                                               5. UAYD GINTING